Kekerasan Myanmar Naik, PBB: Demokrasi Rapuh Berubah Jadi Bencana HAM, Warga Jadi Perisai Manusia

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet mengatakan, kekerasan oleh militer telah meningkat di seluruh Myanmar, Jumat (11/6/2021). Menunjuk pada pembangunan militer yang dilaporkan di beberapa wilayah negara itu, Bachelet menyerukan militer segera menghentikan kekerasan untuk mencegah hilangnya nyawa yang lebih besar dan darurat kemanusiaan yang semakin dalam. Menurut Bachelet, dalam sejak kudeta 1 Februari 2021 oleh militer, Myanmar telah berubah dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia (HAM).

"Hanya dalam waktu empat bulan, Myanmar telah berubah dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia," kata Bachelet dikutip dari . "Kepemimpinan militer sangat bertanggungjawab atas krisis tersebut," tambahnya. Diketahui, Kantor hak asasi manusia PBB pada Jumat (11/6/2021) mendapat laporan yang menunjukkan, setidaknya 860 warga sipil telah tewas dalam tindakan brutal oleh pasukan keamanan pada protes hampir setiap hari terhadap kudeta.

Pertempuran telah berkobar di beberapa komunitas, terutama di kota kota dengan jumlah korban tewas yang tinggi di tangan polisi. Beberapa penduduk setempat pun telah membentuk pasukan pertahanan. Bachelet mengatakan, kekerasan meningkat di banyak bagian Myanmar, termasuk Negara Bagian Kayah, Negara Bagian Chin dan Negara Bagian Kachin.

Kekerasan yang sangat intens terjadi di daerah daerah dengan kelompok etnis dan agama minoritas yang signifikan. Pasukan keamanan terus menggunakan persenjataan berat, termasuk serangan udara, terhadap kelompok bersenjata dan terhadap warga sipil. Menurut Bachelet, tidak ada upaya penurunan tindak kekerasan melainkan peningkatan pasukan di daerah daerah utama oleh militer.

"Pasukan keamanan negara terus menggunakan persenjataan berat, termasuk serangan udara, terhadap kelompok bersenjata dan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk gereja gereja Kristen." "Tampaknya tidak ada upaya ke arah de eskalasi (penurunan kegiatan) melainkan peningkatan pasukan di daerah daerah utama," sambung Bachelet. Pasukan keamanan, lanjut Bachelet, telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia.

Mereka telah menembaki rumah dan gereja sipil, dan memblokir akses kemanusiaan, termasuk dengan menyerang pekerja bantuan. Selain itu, akibat kekerasan oleh militer, ratusan ribu warga sipil di Negara Bagian Kayah telah meninggalkan rumah selama tiga minggu terakhir. Mereka lari ke hutan dengan sedikit atau tanpa makanan, air, sanitasi atau perawatan medis, kata Bachelet.

"Lebih dari 108.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Kayah selama tiga minggu terakhir saja," ujarnya. "Ini adalah orang orang yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," sambungnya. Bachelet menekankan bahwa militer di balik kudeta, juga dikenal sebagai Tatmadaw, memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil.

Komunitas internasional, kata Bachelet, perlu segera bersatu dalam tuntutannya agar Tatmadaw menghentikan penggunaan artileri berat yang keterlaluan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta menghormati prinsip perbedaan. Dia juga menyerukan pasukan pertahanan rakyat dan kelompok bersenjata lainnya untuk mengambil semua tindakan yang layak untuk melindungi warga sipil. Selanjutnya, Bachelet mengecam penangkapan besar besaran di negara itu terhadap para aktivis, jurnalis dan penentang rezim.

Mengutip sumber sumber yang dapat dipercaya, dilaporkan bahwa setidaknya 4.804 orang masih ditahan secara sewenang wenang. Dia menyuarakan kekhawatiran atas laporan tahanan yang disiksa, dan hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada anggota keluarga aktivis. "Daripada mencari dialog, militer mencap lawannya sebagai 'teroris' dan mengejar tuduhan bermotif politik terhadap kepemimpinan demokratis."

"Kepemimpinan militer bertanggung jawab penuh atas krisis ini, dan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Bachelet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.